Workshop LPLPP 2026 Perkuat Layanan Pemberdayaan Perempuan di Lumajang

Workshop LPLPP 2026 Perkuat Layanan Pemberdayaan Perempuan di Lumajang

LumajangTeropong Jabar,Selasa,23/6/2026– Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menggelar Workshop Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat kapasitas lembaga layanan perempuan di daerah.

Dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kabid PPPA Kabupaten Lumajang, Antok Endi Satrio, disebutkan bahwa LPLPP memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada perempuan. Keberadaan lembaga tersebut dinilai menjadi garda terdepan dalam membantu perempuan memulihkan harkat dan martabat, meningkatkan kepercayaan diri, serta mendorong kemandirian ekonomi, sosial, dan hukum.

Berdasarkan data kependudukan, Kabupaten Lumajang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.121.725 jiwa, dengan perempuan mencapai 566.516 jiwa atau sekitar 50,41 persen dari total penduduk. Namun demikian, berbagai persoalan masih menjadi tantangan, di antaranya kasus kekerasan terhadap perempuan, beban kerja domestik, dan ketimpangan akses ekonomi.

Tercatat, kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Lumajang mengalami penurunan dari 25 kasus pada tahun 2024 menjadi 19 kasus pada tahun 2025. Meski demikian, pemerintah daerah menilai upaya pencegahan, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan harus terus diperkuat.

Sebagai narasumber kegiatan, One Widyawati, S.KM., M.Kes., menegaskan pentingnya penguatan dan standarisasi LPLPP sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurutnya, standarisasi bertujuan memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memastikan layanan yang mudah diakses, non-diskriminatif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi perempuan.

One Widyawati juga menekankan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan lembaga layanan yang memiliki kedekatan dengan masyarakat.

Melalui workshop ini, peserta diharapkan mampu memahami standar layanan LPLPP sekaligus memperkuat sinergi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada perempuan. Dengan semakin banyaknya lembaga yang terstandarisasi, akses masyarakat terhadap layanan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Lumajang diharapkan semakin luas dan optimal.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(D.S)