Kejar Target Bantuan, Disnakertrans Lumajang Temukan Data Penerima Sudah Pindah hingga Meninggal

Kejar Target Bantuan, Disnakertrans Lumajang Temukan Data Penerima Sudah Pindah hingga Meninggal

LUMAJANG , Teropong Jabar— Penyaluran bantuan bagi masyarakat di Kabupaten Lumajang tidak semata soal mengejar target penerima. Di tengah tambahan alokasi bantuan pada semester kedua 2026, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lumajang justru harus kembali memeriksa satu per satu data calon penerima agar bantuan tidak salah sasaran.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Lumajang, Subchan, mengungkapkan proses verifikasi dan validasi (verval) masih menemukan sejumlah persoalan. Ada nama penerima yang ternyata sudah pindah domisili, bahkan telah meninggal dunia.

Temuan itu menjadi perhatian karena setiap nama yang ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) penerima harus benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Menjelang terakhir penetapan SK di September, kami tetap melakukan verval. Kami undang aparat desa dan kami sampaikan masyarakat yang ter-cover. Itu pun masih ada yang perlu dikoreksi,” kata Subchan.

Dari hasil koordinasi dengan aparat desa, Disnakertrans menerima sejumlah informasi yang membuat daftar penerima harus kembali diperbaiki.

“Informasi yang kami terima adalah, ‘Pak, orangnya sudah tidak ada. Orangnya sudah pindah. Pak, orangnya sudah meninggal’,” ujarnya.

Subchan menegaskan, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele. Jika nama warga yang sudah tidak berada di Lumajang atau telah meninggal tetap dimasukkan ke dalam SK, maka bantuan berpotensi tidak tepat sasaran.

“Kalaupun ini tetap kami SK-kan, kami akan meng-cover orang yang tidak ada, posisi yang ada di Lumajang,” katanya.

Target Semester Pertama Belum Tercapai

Persoalan data tersebut terjadi di tengah upaya Disnakertrans memenuhi target penyaluran bantuan sepanjang 2026.

Subchan menjelaskan, pada semester pertama, Disnakertrans Lumajang mendapat target sebanyak “5.927 penerima”. Alokasi tersebut ditujukan khusus bagi buruh tani tembakau dan buruh tambang.

Namun, realisasi yang dicapai baru “5.027 penerima”. Kondisi itu menyisakan alokasi yang belum terserap.

“Di tahun 2026 ini, di semester awal, kami ditarget 5.927. Akan tetapi, itu hanya untuk buruh tani tembakau dan buruh tambang. Kami hanya mencapai 5.027. Ada Silpa 933. Saya ketar-ketir,” ujar Subchan.

Memasuki semester kedua, pemerintah kembali memberikan tambahan alokasi sekitar “9.238 penerima”.

Tambahan tersebut membuat Disnakertrans harus memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain dengan Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pertanian, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk).

Koordinasi dilakukan untuk memastikan data penerima benar-benar sesuai sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih bantuan.

“Di mana verifikasinya kami harus tetap berkolaborasi dengan Dispenduk. Dinsos juga, sesuai informasi Dinsos, jangan sampai tumpang tindih dengan BLT. Ini perlu sinkronisasi,” kata Subchan.

Menurut dia, mengejar target penyaluran tidak boleh mengorbankan ketepatan sasaran. Karena itu, proses verval tetap dilakukan meski penetapan penerima sudah mendekati tahap akhir.

“Jangan sampai program kami tercapai, tapi kami harus membenturkan teman kami dengan masyarakat,” ujarnya.

Bantuan Bukan untuk Selamanya

Di hadapan para penerima sosialisasi, Subchan juga menyampaikan pesan agar bantuan pemerintah tidak dipandang sebagai sumber penghidupan untuk selamanya.

Ia berharap masyarakat memanfaatkan bantuan tersebut sebagai bagian dari proses menuju kemandirian ekonomi.

“Mudah-mudahan Bapak, Ibu yang hari ini penerima sosialisasi, saya doakan nanti ke depan juga jenengan bisa mandiri. Ya, bisa mandiri. Saya doakan itu,” katanya.

Subchan mengingatkan, kemampuan pemerintah dalam memberikan bantuan memiliki batas. Karena itu, masyarakat perlu secara bertahap membangun kemampuan ekonomi sendiri.

“Karena apa, kembali lagi, negara tidak selamanya punya duit,” ujarnya.

Ia kemudian menggambarkan kondisi tersebut melalui kehidupan rumah tangga sehari-hari.

“Sama dengan kehidupan di rumah tangga kita. Kalau hari ini kita bisa makan tongkol, belum tentu minggu depan juga tongkol, bisa juga benggol,” kata Subchan.

Karena itu, ia berharap para penerima bantuan tidak hanya memperoleh manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga mampu membangun kemandirian untuk kehidupan berikutnya.

“Kami berharap semuanya yang ada di sini ke depannya akan menjadi peserta yang mandiri,” pungkasnya.(D.S)